NAMA :
NANDA SALSABILA
KELAS :
3EA31
NPM :
17214802
CONTOH
KASUS DAN PENYELESAIANNYA
1. CONTOH
KASUS KORUPSI
Majelis
hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis delapan tahun
penjara kepada Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo (49). Majelis hakim yang
diketuai Gusrizal dalam sidang di ruang sidang utama PN Jaksel menilai terdakwa
Malinda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan
dan pencucian uang yang didakwakan kepadanya. "Menjatuhkan hukuman pidana
kepada terdakwa Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo hukuman penjara selama
delapan tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah," kata Ketua Majelis
Hakim Gusrizal membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu
(7/3/2012).
Hakim
menilai seluruh dakwaan yang dikenakan kepada mantan Relationship Manager
Citibank itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Empat dakwaan yang dikenakan
kepada Malinda terdiri atas dua dakwaan terkait tindak pidana perbankan, yaitu
dakwaan primer Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta dakwaan subsider
pertama, Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU No 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 10/1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal
65 Ayat (1) KUHP. Malinda juga dianggap terbukti bersalah melakukan tindak
pidana pencucian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsider kedua Pasal 3
Ayat (1) Huruf b UU No 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dakwaan
subsider ketiga Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Putusan majelis hakim berselisih lima tahun dengan tuntutan jaksa. Hal yang
meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim adalah terdakwa masih memiliki
anak-anak yang membutuhkan asuhan orang tua. Sementara itu, hal yang
memberatkan antara lain adalah malinda dianggap berbelit-belit dalam
menyampaikan keterangan di persidangan.
PENYELESAIANNYA
Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang dalam penanggulangan Kasus Korupsi.
Undang-Undang ini telah diterapkan dalam penanganan kasus Bahasyiem dan
Gayus sebelumnya dan memperoleh hasil yang memuaskan dan signifikan,
dengan penerapan asas beban pembuktian terbalik (the shifting of burden of
proof). Didalam kasus korupsi, apabila jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan
terdakwa menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, sudah menjadi rahasia umum
bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga
sulit untuk dilacak. Antara lain memberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan
dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer akan sangat mudah untuk
dilacak dari nomer rekeningnya. Asas
pembuktian terbalik telah diterapkan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas
pembuktian terbalik ( pada Pasal 12B, 12C, serta 37 ) dan .
Keunggulan UU ini adalah terletak pada kewajiban Lembaga Penyedia Jasa
Keuangan dan Lembaga Penyedia Barang untuk melaporkan kepada PPATK tentang
transaksi keuangan mencurigakan untuk dianalisis oleh PPATK dan menghasilkan
Laporan Hasil Analisis (LHA). Dalam penerapannya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk mengungkap
kasus korupsinya dulu barulah tindak pidana money laundering, penerapan pasal
pencucian uang dapat menjadi strategi bagi KPK untuk mengungkap kasus tindak
Pidana korupsi dengan cara menelusuri aliran transaksi keuangan dari rekening
si pelaku. Ini sebagai strategi baru dalam pengungkapan suatu tindak pidana
kejahatan, bukan dari hulu melainkan dari hilir. Karena pada hakikatnya kejahatan
Money Laundry bukanlah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, namun
sebagai bentuk follow up atau modus untuk menyamarkan asal-usul uang yang telah
didapat dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya, agar
seolah-olah uang tersebut menjadi legal asal usulnya.
Jika dalam penanganan kasus korupsi kemudian kita menggunakan UU Tindak
Pidana Korupsi maka yang kita dapat hanyalah memenjarakan pelaku, namun apabila
kita juga menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian
Uang, maka ada satu bentuk upaya penyelamatan uang negara dengan cara penyitaan
aset pelaku sebelum ataupun sesudah kasus korupsi tersebut terbukti di
pengadilan. Undang-Undang TPPU memprioritaskan untuk mengejar aset. Kasarnya,
dengan UU TPPU kita bisa ‘memiskinkan’ pelaku korupsi dengan penyitaan aset
yang dicurigai sebagai barang bukti dari kejahatan yang disembunyikannya dengan
cepat.
2. CONTOH KASUS
PEMALSUAN
Mabes Polri menyatakan telah
menemukan delapan barang bukti terkait pengungkapan kasus uang palsu yang
terjadi di Bogor pada Jumat (26/4/2013). Kepala Biro
Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar
mengungkapkan penemuan barang bukti itu diungkap lewat pemeriksaan Polri
di rumah tersangka. Adapun, delapan barang bukti itu
antara lain 1 buah koper besar berisi 26 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,
50.549 lembar uang Brasil pecahan 5.000 real, 7.000 lembar uang China pecahan 1
yuan, 1.718 lembar uang kertas pecahan Rp100.000. Barang bukti
lainnya adalah 400 lembar uang Brasil pecahan 1 real, 153 lembar dollar
Singapura, plat garansi original Bank Swiss 1 lembar, dan foto tersangka
berseragam pakaian dinas upacara (PDU) 1 Polri berpangkat Irjen Pol dan
Gubernur yang sudah proses edit adobe photoshop yang terpasang di ruang
tamu rumah tersangka.
Sementara
itu, Boy menegaskan pihaknya terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bank
Indonesia dan lembaga perbankan untuk menindaklanjuti maraknya kasus uang palsu
dengan cara melalui penegakan hukum saksi ahli. “Penegak
hukum uang itu diatur oleh BI. Apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan
pemalsuan uang, BI menjadi pihak yang berkepentingan untuk menegakkan hukum,”
jelasnya.
PENYELESAIANNYA
UPAYA
MENGATASI KASUS PEMALSUAN UANG
- Upaya preventif. Upaya ini berupa peningkatan pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi serta merintis pembentukan unit khusus penanggulangan uang palsu (Bank Indonesia [BI]).
2.
Upaya represif. Upaya ini
berupa kerja sama dengan pihak penegak hukum, khususnya dalam menangani
kasus kejahatan pemalsuan uang (Bank Indonesia [BI]).
3. CONTOH KASUS PEMBAJAKAN
(Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan CD Software)
Tahun 2012 lalu, Penyidik PPNS
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software
Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta
atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada
hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung
oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang
PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business
Software Association) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD Software Bajakan
yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan
ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang
berbeda.
CD software
ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan Ratu Plasa
seharga Rp.50.000 - Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai
Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus
dilaksanakan secara rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara
acak/random untuk wilayah di seluruh Indonesia. Salmon pardede, SH.,M.Si selaku
Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
mengatakan bahwa “Dalam penindakan ini para pelaku pembajakan CD Software ini
dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan,
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau brang
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak menutup
kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka
diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikan”.
Dengan
adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk memberikan
arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software
bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara
dibidang pajak disamping itu untuk menghindari kecaman dari United States
Trade Representative (USTR) agar Indonesia tidak dicap sebagai negara
pembajak.
PENYELESAIANNYA
Dari Uraian fakta yang terjadi dalam
kasus yang melibatkan antara Uncit Merdianto, Dr. Kurniawan, serta PT. Sehat
Prima dapat dilakukan proses penyelesaian perkara dengan cara Perdata maupun
Pidana, dengan melalui proses gugatan di Pengadilan atau diawali dengan
pelaporan (pengaduan), penyelidikan, penyidikan, dan dilanjutkan keproses pemeriksaan
di pengadilan. Karena berdasarkan uraian & analisa kasus, saudara Dr.
Kurniawan diduga telah melakukan pelanggaran Hak Paten atas Hak Paten yang
dimiliki oleh saudara Uncit Merdianto Melanggar ketentuan Pasal 16,24,54,dan
Pasal 130 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4.
CONTOH KASUS DISKRIMINASI
(PT Freeport Indonesia)
PT Freeport Indonesia merupakan
jenis perusahaan multinasional (MNC), yaitu perusahaan internasional atau
transnasional yang berpusat di satu negara tetapi cabang ada di berbagai negara
maju dan berkembang. Mogoknya hampir seluruh pekerja PT
Freeport Indonesia disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang
diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport diseluruh dunia.
Pekerja Freeport di Indonesia
diketahui mendapatkan gaji lebih rendah dari pada pekerja Freeport di negara
lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang perjam USD 1.5-USD 3.
Padahal, dibandingkan gaji di negara lain mencapai USD 15-USD 35 perjam. Sejauh
ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras
menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.
Biaya CSR kepada sedikit rakyat
Papua digembor0gemborkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen
keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus
menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang tidak
ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa dditanggung generasi
Papua sampai tujuh turunan.
Umumnya korporasi berasal dari AS,
pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan
pekerja adalah suatu keharusan. Sebab, di situlah terjadi hubungan mutualisme
satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar
produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam
hal pemberian gaji yang layak.
Pemerintah dalam hal ini pantas
malu. Sebab, hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk
menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan
memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata
hanya sia-sia.
PENYELESAIANNYA
Juru bicara
PT Freeport Indonesia, Ramdani sirait, mengatakan bahwa manajemen perusahaan
PTFI akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh indonesia (SPSI) demi
mengantisipasi ancaman aksi mogok yang dilakukan pekerja. Karena isu aksi mogok
tersebut terkait rencana pemutusan hubungan kerja terhadap tiga orang karyawan
PTFI yang melakukan intimidasi fisik kepada karyawan lainnya. Ia menyebutkan,
terhadap intimidasi fisik yang memenuhi ketentuan PHI (Pedoman Hubungan
Industrial) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana kasus tiga karyawan yang
melakukan intimidasi fisik, diproses berdasarkan ketentuan PHI-PKB.
Pasal-pasal yang tercantum dalam PKB
tersebut sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya adalah adanya
kenaikan upah pokok sebesar 40 persen dalam 2 tahun." Angka ini jauh di
atas ketentuan rata-rata kenaikan upah pokok nasional sebesar 10-11 persen per
tahun," sambung dia. Sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan
pada perusahaan, perusahaan sudah membentuk Crisis Management Committee. Yaitu
guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis, PTFI dan pimpinan
SPSI PTFI pun telah membentuk Crisis Management Committe.
